Jakarta, SastraNews.id – Yayasan Jalan Tengah Indonesia (Yasjati) resmi mendukung Asta Cita pemerintah Prabowo- Gibran. Hal itu. dinyatakan usai Dialog Akhir Tahun bertema “Optimis Mengawal Asta Cita dalam Memperkokoh Iklim Demokrasi dan Mengawal Kemandirian Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus diskusi strategis dalam menutup tahun berjalan dan menatap arah pembangunan nasional.
Tiga narasumber hadir dalam kegiatan tersebut masing-masing; Akademisi Universitas Pamulang, DR Jufrinaldi, Ahli Hukim Tatanegara, DR Hamrin serta Jurnalis dan aktivis Yasjatu, Maul Gani. Kegiatan yang juga menghadirkan Mahasiswa, akademisi, aktivis, serta elemen masyarakat sipil untuk membahas pentingnya penguatan demokrasi yang substansial dan berkeadilan, seiring dengan upaya mewujudkan kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan nasional.
Yayasan Jalan Tengah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berada di posisi tengah sebagai jembatan dialog antara masyarakat dan pengambil kebijakan.
“Pada prinsipnya kita adalah Yayasan yang selalu menjadi mitra kritis yang berbasis intelektual, mensuport Pemerintah dalam kebijakan nya dan berupaya memberikan konstribusi nyata untuk negara dan bangsa Indonesia” Kata Ketua Dewan Pembina Sumariyono,” Jumat (26/12).
Pengawalan terhadap Asta Cita dinilai krusial agar agenda pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin partisipasi publik, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya.
Selain itu pakar Bidang pangan Jufrinaldi, menyampaikan bahwa kemandirian pangan disoroti sebagai salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan sektor pertanian, perlindungan petani, serta kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat dinilai harus berjalan seiring dengan iklim demokrasi yang sehat dan transparan.
Sementara itu pakar Hukum Tata Negara juga menyorori dalam proses mengawal Asta Cita pemerintah sekarang ini selalu di ancam oleh bahaya laten dalam negeri ini adalah bahaya yang berdimensi Legislasi.
“Dalam negara demokrasi bahaya laten yang mengancam negeri ini adalah bahaya berdimensi legislasi, sehingga proses perencanaan dalam pembentukan Undang-Undang harus benar-benar bersih dari tekanan-tekanan kepentingan luar,” Ujar Dr Hamrin.
Melalui Dialog Akhir Tahun ini, Yayasan Jalan Tengah Indonesia berharap terbangun optimisme kolektif dan komitmen bersama untuk terus mengawal demokrasi serta kemandirian pangan, demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera pada 2045.
