Bombana, SastraNews.id – Pelayanan medis di Rumah Sakit Umum (RSUD) Tanduale Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) lumpuh akibat aksi mogok sejumlah tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat dan dokter, hal itu adalah buntut dari permasalahan honor para nakes sejak bulan Juni sampai bulan November yang terhitung sudah enam bulan tidak dibayar. Mengetahui isu tersebut, jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana melakukan inspeksi mendadak (Sidak), pada Jumat (15/11/2024) pagi.
Dalam sidak ini, dikonfirmasi, terdapat layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) diblokir, dan beberapa poliklinik tidak beroperasi, diantaranya poli jantung, poli bedah, dan poli mata. Ketua DPRD Bombana, Iskandar, memberikan teguran keras secara lisan kepada pihak rumah sakit (RS) untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar pelayanan kesehatan dapat dipulihkan. “Tidak boleh kita bermain-main dengan pelayanan di IGD ini karena ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris RSUD Tanduale, Apt. Muh. Alwi, S.Si., MM., menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh perubahan anggaran yang belum terealisasi sepenuhnya. Gaji tenaga kontrak dari Juni hingga November 2024 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang SK-nya baru diterima pada 29 Oktober lalu.
Sementara itu diwaktu yang berbeda usai inspeksi yang dilakukan, Anggota DPRD Bombana, dari Partai Amanat Nasional (PAN), Justang, mengatakan, untuk memberikan solusi pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana agar pembayaran insentif segera dicairkan. Pasalnya nakes enggan masuk sebelum menerima apa yang menjadi hak mereka. “Kami dari DPRD mencarikan jalan, solusi, dengan berkoordinasi di keuangan daerah. Dan Alhamdulillah tadi sudah djawab bahwasanya mulai hari ini sampai besok, kita tunggu”. katanya kepada wartawan.
Lanjut, apa bila setelah semuanya dilakukan kemudian belum ada jalan keluar yang pasti, pihaknya bakal lakukan rapat terbuka bersama pihak terkait. “Kita tunggu kalau memang waktu ditentukan belum ada juga jalan keluar, kami akan adakan rapat terbuka bersama pihak-pihak terkait untuk mengkaji apa yang menjadi masalah di hari Selasa nanti,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab polemik ini adalah status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang mana seharusnya honor nakes adalah tanggung jawabnya. Lalu rencananya, DPRD Bombana akan mengadakan hak angket bila diperlukan. “Kita akan mengkaji itu, apa yang menjadi masalah di BLUD ini, sehingga lambatnya penyaluran hak-hak nakes, kalau perlu semisal itu bermasalah tidak menuntut kemungkinan mungkin kita akan adakan hak angket, kemungkinan kita akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kalau diperlukan” tandasnya.
Penulis : Yuki Wahyudi
