Kendari, SastraNews.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sultra terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mewujudkan itu, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengelolaan pendapatan daerah bersama sejumlah perwakilan Bapenda Kabupaten/Kota se-Sultra. Rakor yang berlangsung di salah satu hotel di Kendari itu dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio didampingi asisten Pemprov Sultra, Yuni Nurmalawati dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Di kesempatan itu, Asrun Lio mengatakan, Bapenda merupakan ujung tombak pendapatan anggaran daerah (PAD), sehingga diharapkan terus memberikan inovasi serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Mantan Kepala Dikbud Sultra itu mengatakan optimalisasi pendapatan khususnya disektor pajak penting dilakukan agar pembangunan bisa terus digalakkan. “Karena bicara soal APBD yang akan ditanya pertama kali adalah Bapenda. Berapa pemasukan, berapa pendapatan, kemudian ketergantungan kita terhadap Bapenda sangat tinggi. Tidak bisa kita membuat postur APBD sehat, kalau Bapenda tidak mencari pendapatan sebanyak-banyaknya,”kata ketua TAPD Sultra itu menyemangati.
Oleh karena itu, lanjut Asrun, intervensi pemerintah terhadap Bapenda harus dilakukan agar pendapatan bisa terus meningkat. Berbicara soal pendapatan tentu berhubungan soal proyeksi. “Karena PAD ini merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Sebab PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya yakni pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, ” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sultra, Mujahidin menjelaskan, tujuan utama rakor tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak. “Terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak daerah provinsi ke kabupaten se-Sultra, tentu ada perhitungan nilai pajak daerah provinsi yang akan ditransfer ke rekening kas umum kabupaten dan kota sebagai dana bagi hasil, ” jelasnya.
Ia menambahkan, terdapat lima jenis pajak daerah yang menjadi fokus Bapenda yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.
Untuk mengoptimalkan itu sangat diharapkan Kabupaten dan Kota bisa bisa bersinergi atau terlibat langsung dalam mendongkrak pendapatan.
“Kalau PAD meningkat, tentu bagi-bagi hasil juga akan naik. Misalnya, dari yang sebelumnya Rp 1 juta naik menjadi Rp 5 juta. Olehnya itu pertemuan ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pengelola pendapatan dan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, menyamakan persepsi dan kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,”tambahnya.(Man)
