Jakarta, SastraNews.id -Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda 21 Sultra Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid 2 di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jum’at, (24/1/2025).
Mereka kembali mendesak pencopotan Pejabat (Pj) Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah, yang diduga terlibat dalam kasus penculikan, intimidasi, dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Irsan Aprianto Ridham.
Irsan, yang juga kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya, melaporkan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 02.30 WIB, di tempat kostnya di Jakarta. Peristiwa ini memicu gelombang protes dari mahasiswa di Jakarta maupun Sulawesi Tenggara.
Koordinator aksi, Arnol Ibnu Rasyid, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Pj Bupati Buton Selatan merupakan pelanggaran hukum dan tidak mencerminkan integritas seorang pejabat negara. “Bagaimana bisa seorang penyelenggara negara melakukan tindakan melawan hukum? Tindakan seperti preman ini tidak bisa ditoleransi. Pejabat seperti itu wajib dicopot,” tegas Arnol dengan nada geram saat diwawancarai di lokasi aksi.
Dalam aksi yang di gelar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, Ikhsan B. Kalean mengatakan tindakan yang dilakukan Pj bupati Buton Selatan tidak bisa di tolerir. “Kami sangat mengecam tindakan yang dilakukan Pj bupati Buton Selatan kepada kader kami, Kemendagri harus bertindak mencopot jika perlu di proses hukum”. Ucapnya.
Menurut informasi, sebelumnya aksi juga dilakukan di kota Kendari sulawesi tenggara. Hasilnya, DPRD provinsi Sultra telah mengeluarkan Rekomendasi pencopotan Pj. Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah ke Kemendagri berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani langsung ketua DPRD provinsi sultra, La Ode Tariala S.Pd.
Lebih lanjut, Mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak Kemendagri untuk segera mengambil langkah tegas atas tindakan yang dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap pejabat negara, Pj Bupati Buton Selatan.
Berdasarkan informasi yang diperoelh dari salah satu anggota Divisi Humas Kemendagri mengatakan bahwa Laporan teman-teman mahasiswa telah dilimpahkan ke Inspektorat Kemendagri untuk kemudian ditindaklanjuti. “Katanya masalah ini telah limpahkan ke Inspektorat, Akan kami konfirmasi penanganan dan perkembangannya bagaimana,” terangnya. (red)
