Kendari, SastraNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi Sultra terus berkomitmen mendorong pengelolaan setiap rupiah dalam APBD benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraaan rakyat. Hal itu terlihat dalam saat rapat rencana kerja (Raker) Pra- Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Sultra, pada Senin (29/6/2026).
Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis lingkup Provinsi Sultra bersama ketua dan anggota Komisi II DPRD Sultra melaksanakan sinkronisasi program kerja yang akan direalisasikan pada APBD-Tahun 2026 mendatang. Pada Kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, menitikberatkan pada setiap rupiah dalam APBD nantinya benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami siap mendukung penuh program yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat. Namun, tetap harus prosedural dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan warga Sultra,” tegasnya saat memimpin rapat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Sri Resqina R. Laydi memparkan bahwa, Sektor perikanan dan pertanian merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sultra bekerja sama dengan pihak kementerian untuk kelompok masyarakat pesisir. “Di tahun 2026 ini, ada peluang 1.000 titik Kampung Nelayan yang akan ditingkatkan fasilitasnya, diantaranya seperti perbaikan Balai Jasa Dok, hingga optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Program ini adalah dukungan langsung dari Kementerian bekerja sama dengan pemprov untuk mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan,” paparnya.
Dikesempatan itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (DTP) Sultra, Prof. Muhammad Taufik tak ketinggalan. Ia memaparkan strategi untuk memutus ketergantungan pasokan dari luar daerah. “Melalui inovasi teknologi benih padi dan jagung unggul serta pembangunan infrastruktur penetasan ayam lokal, Sultra bersiap memantapkan posisi sebagai lumbung pangan yang mandiri bagi masyarakat petani,”imbuhnya.
Semangat serupa juga dibawa oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbunhorti) Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, yang tengah memacu komoditas hortikultura sebagai penopang ekonomi keluarga petani di pelosok daerah.
Menanggapi sejumlah pemaparan para kepala OPD tersebut, Anggota Komisi II, Dr. Ardin, mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan terus mendukung langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Secara spesifik pihaknya meminta pemerintah agar lebih peka terhadap apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat tanpa hambatan regulasi yang rumit. Misalnya, distribusi bantuan seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan benih tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang kaku. “Kita ingin aturan yang adaptif. Kalau petani butuh bibit sekarang, ya, jangan sampai prosedur menghambat mereka untuk menanam,” ujar Ardin.
Ditambahkan, dewan memastikan akan mengawal setiap kebijakan pemerintah agar memberikan dampak nyata untuk masyarakat petani, seperti target produktivitas pertanian yang dipatok hingga 9 ton per hektar. Namun pada prinsipnya, pihak DPRD mengapresiasi dan akan terus mendukung sejumlah program yang tengah dicanangakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. “Hal ini menjadi fokus bersama antara legislatif dan eksekutif bagaimana menjawab tantangan ekonomi masyarakat petani kedepan,”tandasnya. Untuk diketahui, dalam rapat itu turut diikuti SekretarisTya Roysman dan anggota komisi II lainnya, yakni Yusman Fahim, serta LM Marshudi. (red)
