Kendari, SastraNews.id– Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut andil dalam pelaksanaan pameran aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXV yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra, pada Selasa (17/12/2024). Pada Pameran inovasi peserta PKN itu, Biro Administrasi Pemerintah Setda Sultra ini meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (SiPaPaODe). Sistem ini disebut sebagai terobosan penting dalam mendigitalisasi pelayanan pemerintahan, khususnya untuk menjawab tantangan geografis provinsi kepulauan seperti Sulawesi Tenggara.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sultra, Muliadi menjelaskan, SiPaPaODe dirancang sebagai solusi atas keterbatasan akses layanan pemerintahan di daerah terpencil. “Wilayah Sulawesi Tenggara ini memiliki letak geografis yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau yang tersebar disejumlah sudut wilayah Sultra. Sehingga menyulitkan akses pelayanan secara konvensional.Nah, dengan SiPaPaODe ini, semua layanan pemerintahan bisa dilakukan secara digital, transparan, dan terintegrasi,” ungkapnya saat peluncuran inovasi pada aksi perubahan pesera PKN tingkat II yang digelar di kantor BPSDM Sultra.
SiPaPaODe ini lanjut Muliadi menawarkan sejumlah fitur unggulan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu SiPaPaODe tersebut dapat mendukung pemantauan dan pelaporan kinerja pemerintahan di kabupaten/kota. “Laporan penyelenggaraan pemerintahan kini bisa diakses lebih cepat dan akurat. Sistem ini membantu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pelayanan dasar lainnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Muliadi menekankan pentingnya data geografis di provinsi kepulauan seperti Sultra. “Dengan SiPaPaODe, kita bisa mengakses data jumlah pulau, desa, dan batas wilayah di seluruh kabupaten/kota. Informasi ini sangat berguna untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif,” terangnya.
SiPaPaODe juga lanjut Muliadi memfasilitasi layanan administrasi pemerintahan. “Pengajuan izin ke luar negeri bagi pejabat, hingga pengurusan cuti ASN bisa dilakukan secara daring. Proses yang dulunya rumit kini menjadi lebih sederhana dan transparan,” paparnya.
Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ratusan pulau yang tersebar, sering kali mengalami hambatan dalam penyampaian layanan pemerintahan. Melalui SiPaPaODe, keterbatasan geografis diharapkan tak lagi menjadi penghalang. “Sistem ini mendekatkan pelayanan pemerintahan ke seluruh pelosok, tanpa terkendala jarak. Semua pihak, dari kabupaten hingga desa, bisa mengakses layanan yang sama,” tegas Muliadi.
Dengan kehadiran SiPaPaODe, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membuktikan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di semua lini pelayanan. “Kami yakin, sistem ini tidak hanya memudahkan pemerintah, tetapi juga mendekatkan layanan berkualitas kepada masyarakat. Ini adalah bentuk pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” pungkas Muliadi. (red)
