Kendari, SastraNews.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berkomitmen untuk mengejawantahkan program strategis gubernur Ali Mazi dan wakil gubernur Lukman Abunawas melalui program “Sultra Emas”. Dimana salah satu dari lima program Sultra emas ini adalah “Sultra Peduli Kemiskinan”. Hal itulah yang mendorong Kepala Dinsos Sultra, Ir. Pahri Yamsul untuk terus bergerak mengimplementasikan program itu di sejumlah kabupaten di Sultra dari berbagai jenis bantuan.
“Ada beberapa program yang menjadi fokus kita di Dinsos. Diantaranya adalah penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Hunui (Rutilahu), dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),serta beberapa program sosial lainnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Alumnus Universitas Brawijaya ini, dari sejumlah jenis bantuan yang diturunkan ke sejumlah masyarakat itu bersumber dari penganggaran APBD Provinsi.“Program sosial yang kita kelola ini murni dari dana APBD, bukan dari APBN. Sehingga kita menurunkan bantuan itu kita melihat daerah-daerah yang memang sangat urgen untuk diturunkan bantuan itu. Kendatipun target kita bagaimana ini bisa merata di 17 Kabupat di Sultra. Namun Karena keterbatasan anggaran, sehingga baru beberapa daerah yang tersentuh,” katanya.
Untuk tahun ini, kata mantan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra ini, sudah ada beberapa kabupaten baik di kepulauan maupun wilayah daratan yang sudah disalurkan sejumlah bantuan sosial itu.
“Untuk wilayah kepulauan, meliputi Butur, Buteng, Busel, Buton, dan Muna Barat. Sementara untuk wilayah Daratan, seperti Kolaka, Bombana, Konkep termasuk Kota Kendari. Adapun rincian jumlah maupun jenis bantuan itu ada datanya di bidang teknis. Kita hanya bisa memberikan gambaran umum saja. Yang pasti bawa porgram ini terus kita maksimalkan,” sebutnya.
Dirinya berharap terkait program tersebut, bisa merata disejumlah wilayah di Sultra. Tentunya tetap memperhatikan syarat dan kriteria kelayakan dan paling urgen. Disisi lain, harus disesuaikan dengan data dari Dinsos Kabupaten. “Kita sudah melakukan rapat bersama pihak terkait, bagaimana di tahun 2024 nanti bisa merata semua daerah. Tentunya harus ada tambahan anggaran yang memadai. Namun kita tetap berkordinasi dengan daerah masing-masing, jangan sampai sebaran bantuan ini tumpang tindih atau dobol. Karena kita inginkan bantuan ini betul-betul tepat sasaran dan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),”tutupnya. (has).
