Kendari, SastraNews.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, memimpin langsung Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan diawali dengan apel siaga yang dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Gubernur Sultra, didampingi Pj. Sekda Sultra dan Kepala BPBD Sultra. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Sultra, para bupati, wakil bupati, wali kota, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Dalam amanatnya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengajak seluruh peserta apel untuk berdoa agar bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dapat segera teratasi, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman serta pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan baik.
Gubernur mengatakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan setiap musim kemarau selalu menjadi ancaman serius bagi masyarakat, termasuk di Sultra. Terlebih dengan adanya perubahan iklim global yang tidak menentu yang telah mengubah pola prediksi iklim dan meningkatkan risiko bencana. Karena itu, respon terhadap dinamika ancaman tersebut tidak boleh hanya dianggap sebagai rutinitas tahunan.
“Saya juga mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” ujarnya.
Menurutnya, paradigma penanggulangan bencana telah bergeser dari yang semula bersifat reaktif dan berorientasi pada respons darurat menjadi preventif melalui pengurangan risiko bencana. Kesiapsiagaan tersebut harus didukung kecermatan berbasis data, perencanaan aksi yang terintegrasi, serta penyatuan komando lapangan yang terukur.
Gubernur menyebutkan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sultra Tahun 2022–2026, terdapat tujuh kabupaten/kota yang berada pada tingkat risiko tinggi Karhutla, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang. Untuk bencana kekeringan, seluruh kabupaten/kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi.
Memasuki puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026, Gubernur menyampaikan lima langkah yang perlu dilakukan secara bersama-sama, yakni penguatan koordinasi dan klaster bencana lintas sektor, pencegahan dan penegakan hukum Karhutla, kesiapsiagaan krisis air bersih dan kesehatan masyarakat, penguatan manajemen operasional serta keterampilan personel, dan pengumpulan data serta pemanfaatan teknologi informasi.
Untuk penguatan koordinasi, para bupati dan wali kota bersama BPBD diminta segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing. OPD teknis dan instansi vertikal terkait juga diminta membangun langkah terpadu lintas sektor, khususnya pada sektor pangan, sumber daya air dan bendungan, serta energi dan lingkungan.
Dalam pencegahan Karhutla, Gubernur meminta Dinas Kehutanan, Manggala Agni dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dengan dukungan Korem 143/Halu Oleo dan Polda Sultra, meningkatkan patroli terpadu pada titik panas di kawasan rawan Karhutla, khususnya wilayah berisiko tinggi dan hutan lindung.
Ia juga meminta deteksi dini dan respons cepat diterapkan terhadap setiap laporan titik api sehingga tim pemadam dapat segera tiba di lokasi sebelum api membesar.
“Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kita, jangan kita hanya berhenti di kegiatan protokuler, tetapi betul-betul kita harus siap di lapangan karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” ujarnya.
Selain itu, imbauan mengenai larangan melakukan tindakan yang dapat memicu Karhutla harus terus dilakukan. Gubernur meminta penegakan hukum diterapkan secara tegas terhadap pihak, baik perorangan maupun korporasi, yang sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan.
Untuk menghadapi krisis air bersih, OPD teknis diminta menyiapkan sumber air alternatif dan mendistribusikan air menggunakan armada truk tangki ke wilayah pemukiman yang mengalami krisis air. Sementara sektor kesehatan diminta menyiagakan puskesmas dan rumah sakit untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.
Gubernur juga menekankan pentingnya manajemen operasional simulasi dan peningkatan keterampilan personel. Selain itu, pengumpulan data dan pemanfaatan teknologi informasi perlu diperkuat melalui penggunaan big data, pemantauan satelit BMKG dan aplikasi digital pelaporan bencana secara real-time.
Selain kesiapan pemerintah, Gubernur menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan bencana. Para bupati dan wali kota diminta menyampaikan kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak kebakaran sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk bersama-sama mencegah terjadinya bencana.
Ia juga mengingatkan agar apel siaga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Seluruh daerah diminta benar-benar menyiapkan langkah berdasarkan data dan mulai menganggarkan kebutuhan pencegahan serta penanggulangan bencana, termasuk anggaran kegiatan, personel dan material yang diperlukan.
“Saya berharap bukan hanya kegiatan seremonial. Betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana. Ada data, maka dengan data itu kita bisa melakukan langkah-langkah,” ujarnya.
Gubernur selanjutnya meminta BPBD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengaktifkan posko siaga yang berfungsi selama 24 jam untuk memberikan informasi, terutama kepada Forkopimda, sehingga dapat menggerakkan instansi terkait dan mempercepat penanggulangan bencana secara bersama-sama.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan bencana kebakaran hutan dan kekeringan kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat, dan Bupati Buton Utara oleh Gubernur Sultra.
Selanjutnya, dilaksanakan simulasi penanganan bencana oleh personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan perangkat daerah terkait. Simulasi tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Sultra bersama Forkopimda dan pejabat terkait. (red/rls)
