Kendari, SastraNews.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sultra dengan agenda Penyerahan Dokumen dan Penjelasan Gubernur atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Rabu (26/8/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sultra menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua DPRD Sultra. Penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam Sambutanya, Gubernur Sultra mengatakan penyusunan Perubahan KUA-PPAS merupakan bentuk penajaman arah pembangunan daerah Tahun 2026 yang disesuaikan dengan tema RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, yakni Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
Ia menjelaskan, perubahan KUA-PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro serta perubahan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal.
Gubernur menyampaikan, perekonomian Sulawesi Tenggara pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh positif sebesar 6,23 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain didukung sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh 20,14 persen serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,95 persen. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, serta perdagangan.
Sementara itu, inflasi Sultra pada semester I Tahun 2026 masih berfluktuasi, sempat mencapai 5,41 persen pada Februari, turun menjadi 2,98 persen pada April, kemudian kembali meningkat hingga 4,68 persen pada Juni. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan pangan, efisiensi distribusi, serta koordinasi antara pemerintah daerah, TPID, dan Bank Indonesia.
Gubernur selanjutnya menjelaskan bahwa perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional serta penyesuaian penerimaan dan belanja negara yang berdampak terhadap struktur APBD Sultra Tahun 2026.
Perubahan tersebut diarahkan untuk mempertajam pencapaian target pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara sekaligus menyelesaikan target prioritas dalam RPJMD Tahun 2026, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim.
“Perubahan anggaran di Tahun 2026 diharapkan dapat fokus pada penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat kita,” kata Gubernur.
Pada sisi pendapatan daerah, Gubernur menyampaikan terjadi peningkatan dari semula ditargetkan sebesar Rp4,060 triliun menjadi Rp4,268 triliun atau bertambah Rp207,579 miliar, setara 5,11 persen.
Kenaikan tersebut antara lain berasal dari Pajak Rokok Tahun 2025 yang baru ditransfer pada 2026 sebesar Rp153,359 miliar, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20 miliar, serta tambahan Dana Bagi Hasil sumber daya alam mineral sebesar Rp49,696 miliar. Selain itu, terdapat hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp2 miliar dan hibah dari Jasa Raharja sebesar Rp579 juta.
Untuk belanja daerah, anggaran semula sebesar Rp4,075 triliun berubah menjadi Rp4,448 triliun atau bertambah Rp373,250 miliar, setara 9,16 persen. Perubahan belanja tersebut dipengaruhi penyesuaian pendapatan, penghematan kebutuhan belanja, serta pergeseran anggaran untuk membiayai pekerjaan yang telah diselesaikan pada 2025, termasuk pembayaran utang retensi dan nonretensi Tahun 2025 yang telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah meningkat dari semula Rp69,731 miliar menjadi Rp235,402 miliar atau bertambah Rp165,671 miliar. Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp54,790 miliar yang digunakan untuk pembayaran pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Gubernur meminta DPRD Sultra melakukan pendalaman terhadap substansi perubahan kebijakan tersebut agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD.
Ia juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah untuk mengikuti proses pembahasan Perubahan KUA-PPAS dengan cermat dan penuh tanggung jawab, mengingat waktu pelaksanaan kegiatan perubahan yang terbatas.
Kepada seluruh perangkat daerah, Gubernur juga meminta pembenahan sistem pelaporan keuangan dan peningkatan daya serap anggaran agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun, sehingga efisiensi dan efektivitas penganggaran dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Mari kita terus bersinergi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera dan religius,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Gubernur menyatakan membuka diri terhadap masukan agar pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara berjalan sesuai yang diharapkan. (red/rls)
