Kendari, SastraNews.id – Gerakan Pemuda Al Washliyah Sultra (GPA-SULTRA) mengapresiasi kunjungan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) ke kantor KPK RI beberapa waktu lalu. Pihaknya menilai kunjungan gubernur Sultra beserta jajarannya itu merupakan komitmen gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam mendukung KPK untuk melakukan monitoring control terhadap kasus korupsi di bumi anoa.
Ketua GPA- Sultra, Muh Iksan Saranani mengungkapkan, sejauh ini banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di wilayah Sultra yang belum jelas status hukumnya.Sehingga ia berharap kunjungan gubernur di lembaga anti rasuah itu bisa berdampak positif terhadap sejumlah kasus yang sampai saat ini masih dipertanyakan oleh masyarakat. “Contohnya kasus korupsi yang sampai hari masih di pertanyakan dan di nantikan oleh masyarakat Sultra adalah kasus pembangunan gerbang Toronipa yang menghabiskan anggaran Rp 32,8 miliar. Proyek ini menjadi sorotan karena terjadi dugaan korupsi, selanjutnya kasus kapal pesiar Ali Mazi dimana negara di duga mengalami kerugian capai Rp 8,9 miliar dan telah masuk gelar perkara, namun sampai hari ini belum jelas pertanggung jawabannya dan belum ada keterangan resmi dari pihak APH Polda Sultra,”ungkapnya.
Selain itu, lanjut Muh. Iksan, ada juga asus pembangunan stadion Lakidende yng sampai hari ini terhenti akibat salahnya sebuah kebijakan pemerintah terdahulu, yang konon anggaran Rp 44 miliar telah diinvestasikan dalam pembangunan stadion ini. “Namun stadion ini terbengkalai sampai hari ini hingga di penuhi semak belukar,dan kami yakin ada dugaan korupsi dan ada kesalahan pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan,dan yang terakhir adalah kasus anggaran KONI Sultra yang belum jelas pertanggungjawabannya. Semuanya peristiwa kasus ini sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat Sultra,dan semuanya itu dinantikan hasil keputusan perkaranya, namun ironisnya sampai hari ini kasus ini tiba-tiba diam dan hilang tak tahu kelanjutan seperti apa dan bagaimana,”sorotnya.
Oleh karenanya, kata Iksan dengan hasil pertemuan gubernur dan aparatur pemerintah provinsi Sultra dengan KPK- RI itu bisa memberi angin segar terhadap penanganan kasus perkara dugaan Tipikor di Sultra. GPA Sultra meminta kepada pemerintah gubernur Sultra, meminta kepada Kapolda Sultra yang baru dan juga KPK-RI untuk serius dan berkomitmen memberantas korupsi di Sultra. Kami yakin masih sangat banyak kasus korupsi yang besar di Sulawesi tenggara yang sampai saat hari ini masih di pertanyakan oleh masyarakat Sultra yang masih belum jelas status hukumnya.
Ketua GPA Sultra ini berharap agar KPK dan kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati) dan Polda Sultra untuk betul-betul dan serius menangani kasus ini. Jika tidak ada hasilnya maka ia meyakini masyarakat Sultra tidak akan lagi mempercayai kinerja aparat hukum. Ia juga berharap khususnya kepada presiden RI Prabowo Subianto selaku panglimma tertinggi negara di Republik ini, meminta dengan hormat agar kasus korupsi di Sultra ini betul-betul di selidiki tanpa tebang pilih. Seperti halnya kasus korupsi di provinsi lainnya betul-betul di selidiki dan penanganannya sangat serius hingga menghasilkan penetapan tersangka, begitupun di Sultra harus ada yang ditetapkan tersangka,”pintanya.
Muh Iksan menambahkan, dunia saat ini lagi di landa isu konflik perang antar negara dan kemiskinan di negara Republik Indonesia ini yang semakin meningkat. Namun sangat disesalkan kasus korupsi semakin meningkat, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Sekali lagi kami miminta KPK untuk bekerja lebih baik dan tegas untuk menyelidiki kasus di Sultra. GPA Sultra bersama pimpinan GPA pusat Jakarta akan bekerja sama memantau kasus korupsi yang sedang berproses di Sulawesi Tenggara agar tidak ada yang main mata, kami akan kawal prosesnya,”tambahnya. (red).
