Kendari, SastraNews.id – Ribuan masa aksi aliansi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) serbu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra protes penundaan pengangkatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk PPPK seharusnya pada Februari 2025 dan Juli 2025. Akan tetapi, janji MenPAN-RB yang menyebutkan pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan pada bulan Maret 2025, kini ditunda hingga Maret 2026. Atas keputusan inilah yang membuat para calon abdi negara ini melakukan aksi protes.
Sebagai bentuk protesnya, sejumlah CPNS dan CPPPK tersebut menggelar mimbar bebas orasi secara bergantian didepan halaman Kantor DPRD sambil membentangkan poster beranada tolak penundaan pengangkatan. Mereka menyampaikan kekecewaannya dan merasa sakit hati atas keputusan penundaan pengangkatan yang diumumkan oleh Menteri PAN-RB dan DPR RI.
Koordinator lapangan aksi, Abdul Latif, menegaskan bahwa keputusan pemerintah dan DPR sangat melukai perasaan mereka. “Keputusan untuk melakukan penundaan pengangkatan ini jelas-jelas membuat kami kecewa dan tentu melukai perasaan kami,” ujar Latif di hadapan anggota DPRD Sultra.
Setelah berlangsung sekitar 1 jam pergerakan ujuk rasa ini pun lantas direspon oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala. La Ode Tariala menjelaskan saat mengajak masa aksi diruang aspirasi kantor DPRD Sultra, bahwa pihaknya mendukung penuh gerakkan yang di lakukan para calon pegawai negeri sipil ini. Ia juga menyampaikan bahwa gaji para honorer sudah dianggarkan di Pemprov, namun masih menunggu surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Aspirasi teman-teman akan kami sampaikan ke DPR RI dan tembusan kepada Presiden Prabowo. Kami tetap akan mengadakan rapat dengar pendapat di Komisi I pada hari Jumat nanti dengan menghadirkan biro pemerintahan dan BKD Sultra,” tegasnya.
Penulis: Gusti Kahar
