Kendari, SastraNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti kekosongan pimpinan sejumlah jabatan strategis di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra. Kekosongan jabatan strategis itu, mulai dari eselon II, III dan IV.
Anggota DPRD Sultra, Syahrul Said mengatakan, kondisi pemerintahan di Pemprov Sulawesi Tenggara dalam kondisi tidak baik – baik saja. Pasalnya, banyak Organiasai Perangkat Daerah (OPD) strategis yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). “Bayangkan ya!, untuk di sekretariat DPRD sini banyak kekosongan jabatan, termasuk di jajaran OPD Pemprov Sultra. Tetapi Pemprov seperti tidak peduli kondisi ini,” tegas Syahrul kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).
Lanjut Syahrul, kondisi di jajaran Pemprov Sultra yang kepala OPD atau kepala dinasnya belum defenitif itu sudah berlarut-larut. Bahkan dewan telah menggelar rapat paripurna dua kali dengan rekomendasi untuk segera mengisi kekosongan jabatan strategis itu dan mendefinitifkan agar pemerintahan di Sulawesi Tenggara ini berjalan dengan optimal. “Dua rekomendasi yang dikeluarkan DPRD, diperkuat rekomendasi KASN tetapi diabaikan,” terang politisi partai Nasdem ini dengan nada lantang.
Ia mengatakan, salah satu rekomendasi dewan adalah, jabatan-jabatan struktural yang mengalami kekosongan pejabat karena dipromosikan pada jabatan lain serta pejabat yang akan memasuki usia pensiun. DPRD merekomendasikan BKD Sultra berkoordinasi dengan Pj Gubernur dan Sekda untuk segera melakukan penempatan atau penunjukan pejabat agar pelayanan tetap berjalan maksimal dan tidak terjadi stagnasi (berjalan lambat) proses administrasi di masing-masing OPD.
“Itu dilakukan saat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2025 menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Sultra periode 2019-2024,”katanya.
Ditegaskan pula, dengan kondisi pemerintahan yang tidak sedang baik – baik saja dapat mempengaruhi keuangan dan penganggaran di semua OPD. “Contohnya hasil evaluasi dan koreksi APBD Pemprov oleh Mendagri terkait perjalanan dinas. Sekarang dilakukan perbaikan dan pengurangan,” tambah Syahrul.
Dirinya berharap agar Pemprov Sultra segera menindaklanjuti rekomendasi dewan dan KASN untuk segera melantik pejabat menjadi definitif agar pemerintahan Sulawesi Tenggara berjalan dengan maksimal. (red)
