Jakarta, SastraNews.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).
Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan turut dihadiri oleh para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I dan Tingkat II dari seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,”. Rakornas ini bertujuan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Mengawali Rakornas ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Rakornas kali ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 peserta, termasuk jajaran Kementerian, Lembaga Negara, serta Forkopimda dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakornas ini sebagai kesempatan perdana untuk berdialog langsung dengan Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. “Ini adalah momen pertama saya berbicara langsung dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Kesempatan ini sangat strategis dan penting untuk membangun sinergi nasional demi kemajuan bersama,” 𝚝egas Presiden RI.
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan, “Kita harus bersih dan efisien. Dalam hal ini melakukan penghematan dalam penggunaan APBN dan APBD, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan benar-benar melayani rakyat.” tegasnya. Lebih lanjut, Prabowo meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas tanpa ragu dalam penegakan hukum. “Saya perintahkan kepada TNI, Polri, dan Kejaksaan agar tidak ragu dalam melakukan penegakan hukum, ciptakan pemerintahan yang bersih serta memaksimalkan upaya penyelamatan uang negara,” tegasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan tentang berbagai program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintahan dalam lima tahun mendatang, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi. Sebelumnya pada sesi pagi, peserta Rakornas menerima arahan dari sejumlah Menteri Koordinator yang menyampaikan kebijakan strategis dalam bidang masing-masing. Dalam panel ini para narasumber sepakat untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, memastikan kepastian hukum yang berkeadilan, serta melaksanakan arahan Presiden yang menekankan perencanaan APBN dan APBD efektif.
Pada sesi diskusi panel kedua menggarisbawahi peran pemerintah daerah dalam pembangunan SDM yang berkolaborasi antara pemerintah pusat-daerah melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan peningkatan produktivitas daerah serta pemberdayaan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan dukungan untuk UMKM digital untuk terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Dalam sesi diskusi panel berikutnya membahas program unggulan pemerintah, para narasumber bersepakat, pemerintah daerah hendaknya memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui hilirisasi dan pemberdayaan energi sumber daya mineral.
Lebih lanjut diskusi panel keempat, yang menyoroti stabilitas politik, hukum, dan keamanan menuju hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024, untuk fokus pada pengawalan pemilu yang aman serta memitigasi potensi konflik, dan membentuk desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.
Menutup Rakornas, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan agar peserta Rakornas patuh kepada visi dan program Presiden. “Sekali lagi Bapak Ibu saya garis bawahi tidak ada visi lain selain visi bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.
Dalam kesempatannya, Pj. Gubernur menyampaikan apresiasi arahan Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah. “Kami di Sulawesi Tenggara siap menjalankan arahan Presiden, khususnya dalam upaya efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, serta memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Andap.
Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra akan menindaklanjuti instruksi terkait optimalisasi penggunaan APBD dengan lebih efektif dan akuntabel. Andap menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung program ketahanan pangan, hilirisasi, serta regulasi pengelolaan perkebunan yang berpihak pada rakyat. “Program-program ini akan kami implementasikan secara terarah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sultra,” lanjutnya. Turut hadir dalam Rakornas, jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia, KPU dan Bawaslu pusat maupun daerah serta Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP). (red)
