Kendari, SastraNews.id – Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Fasikin, secara resmi membuka Rapat Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2026 Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi, yang menekankan pentingnya tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Rapat ini diinisiasi bersama antara Dinas Kominfo Sultra, Bappeda Sultra, dan BPS Sultra dalam rangka menguatkan koordinasi pemenuhan data sektoral.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan statistik sektoral melalui integrasi e-Walidata dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) guna memastikan konsistensi data perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pembangunan.
Ia menjelaskan, penginputan data akan menggunakan dua aplikasi utama, yakni aplikasi milik Diskominfo sebagai rumah besar pengelolaan data yang telah disepakati bersama BPS dan Bappeda. Sebanyak 53 data sektoral akan dihimpun sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah serta kebutuhan perencanaan Bappeda, dengan pembagian ke dalam beberapa kelompok kerja yang akan didampingi oleh BPS guna memastikan keseragaman dan kualitas data.
Adapun tujuan kegiatan ini antara lain menghimpun daftar kegiatan statistik sektoral Tahun 2026, meningkatkan kualitas dan standar data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, menghindari duplikasi kegiatan statistik, mendorong integrasi data sektoral melalui e-Walidata yang terhubung dengan SIPD-RI, serta mendukung peningkatan nilai SPBE dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Dari datalah seluruh pembangunan dapat bergerak dengan baik. Tanpa data yang bermutu, pembangunan tidak akan berjalan optimal, karena data adalah roh dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujar Andi Syahrir.
Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menegaskan bahwa implementasi kebijakan Satu Data merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Kebijakan tersebut menjadi dasar penting dalam memperkuat sistem pengelolaan data di Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendukung perencanaan dan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis bukti.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Satu Data bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dikelola secara bersama dan terstandar.
Menurutnya, kegiatan identifikasi statistik sektoral Tahun 2026 ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan dan ketersediaan data di setiap perangkat daerah, memperkuat koordinasi antara produsen data, walidata, dan pembina data, serta mencegah terjadinya duplikasi kegiatan statistik yang berdampak pada inefisiensi anggaran.
Ia juga menekankan bahwa komitmen para kepala OPD sangat menentukan keberhasilan implementasi Satu Data di Sulawesi Tenggara. Seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas, sehingga kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Sultra, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Sultra, serta tim walidata pendukung lingkup Pemprov Sultra.(red/IKP)
