Konawe Selatan, SastraNews.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional 2026, Senin (26/1/2026). Mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia”, kegiatan ini dipusatkan di pelataran Kantor Bupati Konsel.
Acara yang dimulai sejak pagi hari ini dilepas langsung oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, dan diakhiri dengan senam SETARA bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Konsel Nurlita Jaya, Sekretaris Daerah Ichsan Porosi, jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, serta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan.
Kepala Dinas PMD Konsel, Annin Naim, menjelaskan bahwa meskipun Hari Desa Nasional secara resmi jatuh pada 15 Januari, pelaksanaan di Konawe Selatan baru dilaksanakan hari ini menyesuaikan agenda padat pimpinan daerah. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari implementasi program unggulan daerah.
“Kegiatan ini merupakan pengejawantahan dari program ‘Sehat’ Bapak Bupati. Kita ingin mewujudkan desa yang sejahtera dengan masyarakat yang sehat dan cerdas,” ujar Annin Naim.
Pasca kegiatan fisik, DPMD Konsel telah mengagendakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan seluruh Kepala Desa se-Konawe Selatan. Rakor ini bertujuan untuk menyinkronkan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 agar sejalan dengan visi Konsel SETARA serta mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa poin krusial yang akan dibahas meliputi penguatan ketahanan pangan desa, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis, dan pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Selain itu, Annin menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa. Sesuai instruksi Bupati, seluruh desa diwajibkan menjalankan pemerintahan yang akuntabel guna memberantas praktik korupsi di tingkat akar rumput.
“Harapannya, melalui koordinasi yang solid di awal tahun ini, pemerintah desa dapat mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan program-program nasional maupun daerah menyentuh masyarakat secara langsung,” tutupnya. (red/rls)
