Kendari, SastraNews.id – Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua saat membuka kegiatan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang ke-VI yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra, di salah satu Hotel di Kendari, Selasa (4/3/2025).
” Ini adalah komitmen saya bersama pak Gubernur, Andi Sumangerukka. Dalam mendorong kinerja pelayanan aparatur kita, maka kami telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),”ungkapnya saat membuka orientasi PPPK disambut aplaus sejumlah peserta dan para undangan yang sempat hadir dalam kegiatan orientasi tersebut.
Wakil Gubernur Hugua menegaskan kepada ASN khususnya PPPK, agar bekerja lebih profesional dan bisa memberikan dedikasi dalam hal pelayanan masyarkat. “Jika kesejahteraan mereka ASN ini meningkat, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin maksimal, oleh karena itu kami melihat beberapa langkah seperti penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan,” terangnya.
Untuk mewujudkan kesejahteraan aparaturnya itu, lanjut mantan anggota DPR-RI ini, tentu pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. ” :Kesemua itu bergantung kembali pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra. Kalau PAD meningkat, otomatis kesejahteraan ASN juga bisa naik. Oleh karena itu, kinerja seluruh komponen pemerintahan harus maksimal,” tegasnya lagi.
Selain itu, Ia juga meminta Kepala BPSDM Sultra untuk menekankan pemahaman tentang transparansi dalam melaksanakan pelayanan publik dalam orientasi ini. “Transparansi itu artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Harus terbuka, jujur dan akuntabel dalam menjalankan tugas. ASN bukan lagi orang yang harus dilayani, tetapi justru menjadi pelayan masyarakat,” tandasnya.
Menyikapi sejumlah tenaga honorer kategori 2 yang belum lulus PPPK. Dimana berdasarkan laporan BKD Provinsi Sultra, masih berkisar 3000-an tenaga honorer K-2 Pemprov Sultra yang belum lulus menjadi PPPK. Wakil Gubernur Sultra ini mengaku akan segera koordinasikan dengan Gubernur Sekda dan BKD Provinsi Sultra. ‘Itu nanti kita akan rapatkan dan tetap kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,”pungkas Mantan Bupati dua periode Kabupaten Wakatobi ini.
Penulis: Gusti Kahar
