Konawe Selatan, SastraNews.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2021.
Bertempat di Auditorium lantai lll Kantor Bupati, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga didampingi Sekertaris Daerah, ST Chadidjah dan Kepala BKPSDM, Pujiono serta sejumlah OPD lingkup Pemda Konsel pada Rabu, 28 Agustus 2024.
Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK itu ditandai dengan penandatanganan surat keputusan bupati yang disaksikan dengan ratusan pegawai yang terdiri dari tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kesehatan.
Kata Surunuddin, dirinya mengajak agar semua PPPK yang telah diperpanjang kontraknya turut mendukung program-program pembangunan, salah satunya membantu menuntaskan penanganan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas kerja utama Pemkab Konsel. “Bapak, Ibu PPPK, kita libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan. Dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak,” jelas Surunuddin.
Konawe Selatan telah menetapkan prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Diantaranya adalah penuntasan anak miskin, tidak atau putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni. “Sehingga diharapkan seluruh PPPK yang telah ditaken kontraknya untuk mbantu dalam pencanangan program ini demi keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan tujuan awal kita yaitu Konsel yang Maju, Desa yang Hebat,” tutupnya.
Ditambahkan Kepala BKPSDM Konsel, Pujiono menerangkan, perpanjangan kontrak PPPK formasi tahun 2021, awalnya berjumlah 788 orang dan jumlah pada saat ini tinggal 778 pegawai. “Berkurang 10 orang dengan keterangan bahwa 9 orang meninggal dunia dan 1 orangnya putus kontrak dikarenakan terpilih sebagai kepala desa,” terangnya.
Pujiono juga menegaskan, sesuai dengan peraturan pemerintah no 49 tahun 2018 bahwa perpanjangan kontrak dilakukan setiap tahunnya dengan melakukan tahapan evaluasi dengan indikator pencapaian kinerja setiap pegawai. “Kita setiap tahun akan mengevaluasi kinerja, dengan gencarnya program SPBE yang telah dicanangkan oleh bapak bupati tentu menjadi keharusan bagi seluruh pegawai agar menaati hal tersebut, kita tak bisa lagi menggunakan paradigma lama, bekerja cepat dan harus menyesuaikan dengan perubahan sehingga kekurangan sebelumnya dapat diperbaiki,” tegas Pujiono.
Kata Ia, sesuai dengan peraturan pemerintah no 49 tahun 2018 tentang managemen PPPK, dirinya mengingatkan agar seluruh ASN PPPK dapat bekerja lebih baik lagi. “Bahwa, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja secara hormat ada beberapa kategori yaitu, jangka waktu perjanjian berakhir atau meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, kemudian adanya perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani, pelanggaran disiplin tingkat berat, tidak lagi memenuhi target kinerja. Dilakukan juga pemutusan kontrak kerja secara tidak hormat apabila dalam masa tahanan/penjara dan menjadi pengurus partai politik,”tutupnya. (rls/Alwan)
