Kendari, SastraNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah yang digelar di halaman eks MTQ Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tanah air.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Kepala Badan Pangan Nasional RI, Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO atau perwakilan, Kajati Sultra atau perwakilan, Kabinda Sultra atau perwakilan, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra atau perwakilan, Danlanal Kendari atau perwakilan, Danlanud Haluoleo atau perwakilan, para bupati/wakil bupati se-Sultra, pimpinan instansi vertikal, pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, ketua tim penggerak PKK Sultra, ketua Dharma Wanita Persatuan Sultra, pimpinan Kadin Sultra beserta pengurus, distributor, pelaku usaha pangan, serta UMKM.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pangan adalah isu utama yang menjadi perhatian Presiden RI. Menurutnya, swasembada pangan adalah syarat mutlak bagi kedaulatan bangsa. “Bapak Presiden selalu menekankan bahwa negara merdeka adalah negara yang merdeka dari pangan. Alhamdulillah, produksi beras kita tahun 2025 meningkat signifikan sehingga stok di Bulog cukup tinggi. Ini capaian yang harus terus kita jaga,” ungkap Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai survei, isu biaya hidup menempati perhatian utama masyarakat, di mana pangan menjadi faktor paling mendasar. “Sandang dan papan bisa ditunda, tapi pangan tidak bisa. Karena itu, stabilitas harga pangan adalah prioritas pemerintah,” tambahnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi. Menurutnya, inflasi ideal Indonesia berada di kisaran 1,5%–3,5%. “Strategi terbaik adalah menjaga harga pangan pokok agar stabil, menjaga harga barang yang diatur pemerintah tetap terkendali, serta mendorong daya beli masyarakat melalui core inflation. Untuk itu, saya menyarankan agar gubernur, bupati, dan wali kota membuat forum koordinasi rutin dengan dinas pangan, pertanian, serta BPS untuk memantau harga di pasar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menerangkan bahwa inflasi dibagi menjadi tiga komponen utama. Pertama, volatile food atau harga bahan pangan yang mudah bergejolak karena sangat dipengaruhi mekanisme pasar. Kedua, administered prices atau harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM, listrik, dan air minum, yang jika naik akan berdampak langsung pada inflasi. Ketiga, core inflation atau inflasi inti yang mencerminkan daya beli masyarakat, seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, restoran, pakaian, dan barang non-pokok lainnya. Menurut Tito, stabilitas ketiga komponen ini sangat menentukan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Tito menyebutkan, di Sulawesi Tenggara inflasi terakhir tercatat 3,72% dengan empat komoditas utama penyumbang kenaikan yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras. “Dengan intervensi seperti Gerakan Pangan Murah ini, saya yakin harga bisa terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan ketahanan pangan kita semakin kuat,” pungkasnya.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan selamat datang kepada Mendagri, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Ketua Umum Kadin Indonesia di Bumi Anoa. Ia menegaskan bahwa kegiatan pangan murah ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui, tantangan sektor pangan semakin kompleks. Ketidakpastian iklim, gejolak harga, rantai pasok, hingga dampak konflik global berpengaruh besar terhadap ketersediaan pangan. Karena itu, Gerakan Pangan Murah ini hadir untuk menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan tetap tersedia, dan mendekatkan akses pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menambahkan bahwa pelaksanaan pangan murah akan terus digelar secara bergilir di 17 kabupaten/kota se-Sultra dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku usaha pangan, UMKM, serta dukungan TNI-Polri.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan pangan murah merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden RI untuk memastikan ketahanan pangan dan daya beli rakyat tetap terjaga di tengah dinamika harga global. “Ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah hak rakyat yang wajib kita pastikan bersama. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mendagri, Badan Pangan Nasional, serta Gubernur Sultra atas kolaborasi yang nyata dalam menjaga stabilitas pangan. Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri, tetapi harus melalui gotong royong lintas sektor,” kata Anindya. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Perum Bulog yang konsisten menjaga stok beras dan bahan pokok, serta seluruh pelaku usaha yang turut berperan aktif mendukung kegiatan pangan murah di Sulawesi Tenggara.
Gerakan pangan murah di Kendari ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi upaya menekan inflasi dan menjaga daya beli rakyat, tetapi juga bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan nasional. (red/ikp)
